SYSTEM ANALYSIS AND PROCEDURE FOR ISSUING FUND DISBURSEMENT ORDERS (SP2D) ON APBD FUNDS
Keywords:
Regional Financial Performance, SP2D Issuance Procedure, Absorption of APBD fund.Abstract
This research aims to find out regional financial management where all activities that include planning, implementation, management, reporting, accountability, and regional financial supervision are an integral part of the Regional Financial Management process, both according to Government Regulation No. 58 of 2005 and based on Permendagri No. 13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. The description of regional financial management includes the following: general principles of regional financial management, implementation of regional financial management, management of receipts, and management of expenditures. This thesis research was conducted to obtain information about the system and procedures for issuing a Disbursement Warrant (SP2D) at the Regional Financial Agency, or Regional Financial Management Officer (PPKD), as the Regional General Treasurer (BUD). SP2D is a letter used to disburse funds through a designated bank after the Pay Warrant is received by BUD power. The procedure starts from RKA-SKPD, DPA-SKPD, CASH BUDGET-SKPD, SPD, SPP, SPM and then SP2D is issued. This research method uses qualitative types that are descriptive and uses a data analysis approach from the results of interviews, observations, and data documentation and then reduced to draw into conclusions. The results of this study show that to increase the financial realization of regional spending at the Regional Financial Agency of the City of Parepare City Government in addition to the necessary documents in accordance
References
Ayu Istighfarin dan Hero Priono. 2021. (Dalam Buku Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Call For Paper, SeNAPan Vol 1 No.01 Mei 2021). “Prosedur Penatausahaan Bendahara Pengeluaran Dalam Penerbitan SP2D (Studi Kasus Pada BPKAD Propinsi Jawa Timur)”.Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.Jawa Timur.
Atik, dan Ratminto. 2005. Manajemen Pelayanan, Disertai Dengan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen’s Charter Dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azhar, Susanto (2007). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: T. Lingga Jaya.
Bappeda. 2020. Rancangan Akhir Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023.
Bappeda. 2020. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare Tahun 2021.
Bustan. (2007). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Parepare,Tesis,Makassar,Universitas Hasanuddin.
Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat YKPN.
Magdalena Idda Kusumaningsih. (2006). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pada Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bulungan,Tesis,Jakarta,Universitas Terbuka.
M. Nazir, (1988). Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia;
Nota Keuangan Pemerintah Kota Parepare Tahun Anggaran 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare.
Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. 1985. A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research. Journal of Marketing, Vol.49, 41-50.
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 18 Tahun 2018 Tanggal 06 Desember 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2019.
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 05 Tahun 2019 Tanggal 27 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2020.
Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor. 08 Tahun 2020 Tanggal 29 Desember 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 46 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Birokrasi,Jakarta,Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Keuangan.
Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Peraturan Walikota Parepare Nomor. 38 Tahun 2008 Tentang Pedoman Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Dan Akuntansi, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Peraturan Walikota Parepare Nomor. 61 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun 2021.
Prianggono, E., 2013. Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Terhadap Intensitas Praktik Kecurangan Pada Proses Pencairan Dana (Studi Kasus Pada KPPN Malang).
Sedarmayanti, 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Refika Aditama Eresco.
Sugiyono. 2003. Metodologi Penelitian Administrasi. Edisi Kedua. Bandung: CV Alfa Beta.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 130/736/SJ. Tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2023 Proceeding of research and civil society Desemination
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
